Kewenangan Bakamla dalam Penegakan Hukum Maritim

Badan Keamanan Laut (Bakamla) Indonesia memiliki kewenangan yang luas dalam penegakan hukum maritim di perairan Indonesia. Kewenangan ini diberikan oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, yang menjadikan Bakamla sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas keamanan laut dan penegakan hukum maritim di wilayah Indonesia.

Sebagai lembaga yang memiliki kewenangan dalam penegakan hukum maritim, Bakamla memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga keamanan dan kedaulatan laut Indonesia. Salah satu kewenangan Bakamla adalah melakukan patroli dan pengawasan di perairan Indonesia untuk mencegah berbagai kejahatan di laut, seperti pencurian ikan, penangkapan ikan ilegal, dan perdagangan manusia.

Menurut Kepala Bakamla, Laksamana Muda TNI Aan Kurnia, kewenangan Bakamla dalam penegakan hukum maritim sangatlah penting untuk melindungi sumber daya laut Indonesia. Beliau juga menegaskan bahwa Bakamla siap bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk TNI AL dan Kementerian Kelautan dan Perikanan, dalam upaya menjaga keamanan laut Indonesia.

Selain itu, kewenangan Bakamla dalam penegakan hukum maritim juga didukung oleh berbagai peraturan dan perundang-undangan yang ada. Sebagai contoh, Peraturan Kepala Bakamla Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tugas, Fungsi, dan Kewenangan Bakamla memberikan pedoman yang jelas mengenai upaya penegakan hukum maritim yang dilakukan oleh Bakamla.

Dengan adanya kewenangan Bakamla dalam penegakan hukum maritim, diharapkan dapat meningkatkan keamanan dan kedaulatan laut Indonesia. Melalui kerjasama antara Bakamla, TNI AL, dan berbagai instansi terkait lainnya, diharapkan berbagai kejahatan di laut dapat dicegah dan diberantas dengan lebih efektif.