Penegakan Hukum Laut: Peran Indonesia dalam Mempertahankan Kedaulatan Maritim
Penegakan Hukum Laut merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh Indonesia dalam mempertahankan kedaulatan maritim di wilayah perairan Indonesia. Dengan luasnya wilayah perairan Indonesia yang mencapai lebih dari 5 juta km2, penegakan hukum laut menjadi hal yang sangat penting untuk mencegah berbagai tindakan ilegal, termasuk penangkapan ikan ilegal, pencurian sumber daya alam, dan perdagangan manusia.
Menurut Kepala Badan Keamanan Laut Republik Indonesia (Bakamla), Laksamana Muda TNI Aan Kurnia, penegakan hukum laut merupakan bagian dari strategi pertahanan Indonesia dalam mengamankan wilayah perairannya. “Kita harus bisa melindungi sumber daya alam kita dari tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab. Penegakan hukum laut menjadi kunci utama dalam hal ini,” ujar Laksamana Muda Aan Kurnia.
Indonesia juga aktif dalam berbagai forum internasional terkait penegakan hukum laut, seperti United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) dan Regional Cooperation Agreement on Combating Piracy and Armed Robbery against Ships in Asia (ReCAAP). Hal ini menunjukkan komitmen Indonesia dalam mendukung upaya-upaya penegakan hukum laut di tingkat global.
Namun, tantangan dalam penegakan hukum laut di Indonesia masih cukup besar. Menurut Direktur Eksekutif Indonesia Ocean Justice Initiative (IOJI), Arifsyah Nasution, masalah koordinasi antar lembaga terkait masih menjadi hambatan utama dalam penegakan hukum laut di Indonesia. “Diperlukan sinergi yang kuat antara berbagai lembaga terkait, seperti TNI AL, Polri, dan KKP, agar penegakan hukum laut dapat berjalan dengan efektif,” ungkap Arifsyah Nasution.
Dalam menghadapi tantangan tersebut, Indonesia perlu terus meningkatkan kapasitas dan koordinasi antar lembaga terkait dalam penegakan hukum laut. Dengan demikian, Indonesia akan semakin mampu mempertahankan kedaulatan maritimnya dan melindungi sumber daya alam di wilayah perairannya. Sehingga, penegakan hukum laut tetap menjadi salah satu prioritas utama dalam kebijakan pertahanan Indonesia.