Peran Penting Hukum Maritim dalam Penegakan Tindak Pidana Laut

Hukum maritim memiliki peran yang sangat penting dalam penegakan tindak pidana laut. Hukum ini menjadi landasan yang kuat dalam menegakkan aturan-aturan yang berkaitan dengan kegiatan di laut. Tanpa hukum maritim yang jelas dan tegas, tindak pidana laut seperti penangkapan ilegal, pencurian ikan, dan pencemaran laut dapat terus terjadi tanpa hambatan.

Menurut Prof. Hikmahanto Juwana, seorang pakar hukum internasional, “Hukum maritim merupakan instrumen yang sangat vital dalam menjaga keamanan dan ketertiban laut. Tanpa hukum yang kuat, laut kita akan menjadi tempat yang tidak aman dan tidak terkendali.”

Dalam praktiknya, peran hukum maritim dalam penegakan tindak pidana laut dapat dilihat dari upaya-upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh negara-negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Salah satu contoh nyata adalah kerjasama antar negara dalam menangani kasus pencurian ikan di wilayah perairan internasional.

Menurut data dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, Indonesia sendiri mengalami kerugian puluhan triliun rupiah akibat pencurian ikan setiap tahunnya. Hal ini tentu menjadi masalah serius yang perlu ditangani dengan tegas melalui hukum maritim yang ada.

Dalam hal ini, Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2017 tentang Penangkapan Ikan menjadi landasan hukum yang penting dalam menindak tindak pidana pencurian ikan di perairan Indonesia. Melalui peraturan ini, pemerintah memiliki dasar hukum yang kuat untuk menindak pelaku pencurian ikan dan melindungi keberlangsungan sumber daya laut.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa peran hukum maritim dalam penegakan tindak pidana laut sangatlah vital. Hukum ini menjadi alat yang efektif dalam menjaga keamanan laut dan melindungi sumber daya laut yang ada. Oleh karena itu, penting bagi seluruh pihak untuk mematuhi aturan-aturan hukum maritim demi keberlangsungan laut yang lestari.