Kendala dalam Pengawasan Lintas Batas Laut di Indonesia
Kendala dalam pengawasan lintas batas laut di Indonesia merupakan isu yang menjadi perhatian penting dalam upaya menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah perairan Indonesia. Sebagai negara maritim, Indonesia memiliki wilayah perairan yang luas dan rentan terhadap berbagai ancaman, termasuk illegal fishing, penyelundupan barang, dan aktivitas ilegal lainnya.
Menurut Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla) RI, Laksamana Muda TNI Aan Kurnia, salah satu kendala utama dalam pengawasan lintas batas laut di Indonesia adalah keterbatasan sumber daya manusia dan teknologi. “Kita memiliki wilayah perairan yang sangat luas, namun jumlah personel dan alat teknologi yang kita miliki masih terbatas,” ujar Laksamana Muda TNI Aan Kurnia.
Selain itu, masalah koordinasi antara lembaga terkait juga sering menjadi kendala dalam pengawasan lintas batas laut. Menurut Direktur Eksekutif Indonesia Ocean Justice Initiative (IOJI), Prigi Arisandi, “Kendala terbesar dalam pengawasan lintas batas laut adalah koordinasi antara lembaga terkait seperti TNI AL, Bakamla, dan KKP. Koordinasi yang kurang baik dapat menyulitkan dalam menindak tegas pelanggaran di wilayah perairan Indonesia.”
Terkait dengan hal ini, Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, mengatakan bahwa pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan koordinasi antara lembaga terkait dalam upaya meningkatkan pengawasan lintas batas laut. “Kami sedang berupaya untuk memperkuat koordinasi antara lembaga terkait agar pengawasan lintas batas laut dapat dilakukan dengan lebih efektif dan efisien,” ujar Sakti Wahyu Trenggono.
Dalam menghadapi kendala dalam pengawasan lintas batas laut di Indonesia, kolaborasi antara pemerintah, lembaga terkait, dan masyarakat sangat diperlukan. Dengan kerja sama yang baik, diharapkan pengawasan lintas batas laut di Indonesia dapat ditingkatkan demi menjaga keamanan dan kedaulatan negara di wilayah perairan Indonesia.